Jokowi Dianggap “Serang Balik” DPR Dengan Isu RUU Perampasan Aset

RUU Perampasan Aset | Hukum – Rencana untuk segera menyelesaikan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Tindak Pidana oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dinilai sebagai langkah balasan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menutupi kekecewaan atas ketidakcocokan kepentingan politiknya.

Pengamat politik Jannus TH Siahaan berpendapat bahwa Jokowi sebenarnya tidak terlalu berkomitmen untuk mendorong penyelesaian RUU tersebut. “Isu ini sering diangkat oleh Istana sebagai bentuk ketidakpuasan terhadap kinerja DPR yang dianggap tidak memenuhi ekspektasi Istana,” jelas Jannus dalam pernyataannya yang dikutip pada Jumat (30/8/2024).

Menurutnya, bukan hanya untuk menekan DPR, isu RUU Perampasan Aset ini juga diduga digunakan untuk menekan gerakan mahasiswa yang dianggap kurang aktif dalam mendukung isu ini.

Selain itu, Jannus menilai bahwa isu ini juga merupakan respons terhadap kegagalan DPR dalam merevisi UU Pilkada.

“Sekarang, Istana kembali menyoroti RUU ini karena DPR sebelumnya gagal mengubah beberapa pasal dalam keputusan MK yang menghalangi Kaesang (putra bungsu Jokowi) maju di Pilkada,” ujar Jannus. Dia menyebutkan bahwa Istana sering menggunakan strategi untuk menekan DPR ketika mereka merasa tertekan.

Sebelumnya, saat revisi UU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dianggap melemahkan lembaga tersebut muncul, isu yang sama juga pernah diangkat. Kemudian, saat mahasiswa menolak wacana tiga periode jabatan presiden, penguasa juga memunculkan alasan kenapa RUU Perampasan Aset tidak dibahas dalam aksi unjuk rasa.

“Ketika mahasiswa berhasil menekan DPR agar tidak merevisi UU Pilkada, isu RUU ini pun kembali dibicarakan di publik,” kata Jannus.

Sebelumnya, Jokowi meminta agar DPR segera menyelesaikan RUU Perampasan Aset dan mengatakan bahwa DPR harus cepat tanggap terhadap hal-hal mendesak. Jokowi menegaskan bahwa RUU ini penting untuk membantu penegak hukum dalam memberantas korupsi dan tindak pidana lainnya, apalagi pemerintah sudah mengajukan RUU ini sejak 2012.

Namun, Ketua DPR Puan Maharani malah mempertanyakan apakah mempercepat proses pembahasan RUU Perampasan Aset akan berdampak positif. “Apakah percepatan ini akan lebih baik, silakan tanyakan pada Jokowi,” kata Puan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (29/8/2024).

Puan menambahkan bahwa setiap pembahasan undang-undang harus memenuhi syarat dan mendapatkan masukan dari semua elemen masyarakat yang relevan. “Kemudian, syarat hukum dan mekanisme harus dipenuhi, jadi apakah dalam waktu yang tersisa bisa diselesaikan atau tidak, kita fokus pada hal-hal yang benar-benar penting untuk diselesaikan,” ujar Puan. (Bola88/)